konsep dasar lembaga keuangan mikro

Konsep Dasar

Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Pengertian

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan dan pembiayaan yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat baik yang terhimpun dalam warga masyarakat, untuk memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya.

Tujuan

 

Secara umum bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi ummat, dan masyarakat pada umumnya.

 

Sedang secara khusus bertujuan :

 

1.       Memecahkan bersama kebutuhan modal yang dihadapi warga, selaku pengusaha mikro/kecil sebagai bagian dari pelaku ekonomi negeri ini.

 

2.       Membantu memecahkan kebutuhan modal bagi unit usaha unggulan yang dijalankan oleh anggota dan masyarakat.

 

3.       Membantu memecahkan kebutuhan dana mendesak yang seringkali dihadapi warga, sehingga dapat menghindarkan mereka dari rentenir yang menjerat dengan bunga tinggi.

 

Badan Hukum

 

Untuk sementara[1] direkomendasikan berbadan hukum “koperasi” dengan istilah Koperasi Syariah BMT atau Koperasi Syariah BTM. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi, dimungkinkan koperasi menerapkan sistem imbalan dengan prinsip bagi hasil sebagaimana diterapkan di BMT.

 

Prinsip Umum LKM

 

1.       Modal LKM haruslah bersumber dari anggotanya sendiri, yang dihimpun dari simpanan pokok & simpanan wajib (serta dapat pula kita tambahkan istilah simpanan pokok khusus sebagai penguat modal, semacam saham di PT. Bank). Selain itu  LKM dapat membuka berbagai jenis tabungan (simpanan sukarela).

 

 

2.       Layanan kredit/pinjaman/pembiayaan hanya diberikan kepada anggota LKM saja, tidak boleh kepada bukan anggota.

 

3.       Jaminan barang boleh diterapkan, namun pertimbangan yang terbaik tetap atas watak/karakter peminjam sendiri.

 

Dus, inti dari ketiga prinsip yang juga dianut oleh semua LKM (credit union) seluruh dunia itu adalah bahwa LKM harus dibangun atas usaha swadaya anggota.

 

Permasalahan di Seputar LKM

1.       Banyak orang mendaftar menjadi LKM dengan tujuan “hanya” untuk mendapatkan pinjaman, tetapi tidak disertai kesadaran bahwa dana yang digunakan LKM untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan sebenarnya bersumber dari simpanan dan tabungan mereka sendiri. Karenanya yang perlu digalakkan adalah semangat, perilaku hemat, dan kegiatan menabung/ menyimpan.

 

2.       Banyak anggota yang datang ke LKM hanya untuk meminjam, tetapi jika ada kelebihan uang, mereka menabung di bank. Untuk itu, perlu dikembangkan rasa memiliki yang loyal / setia pada LKM-nya.

 

3.       Banyak anggota yang setelah mendapatkan pinjaman tidak mematuhi kewajibannya untuk mencicil secara teratur. Mereka berpikiran pinjaman atau pembiayaan yang mereka dapatkan dari LKM seperti mendapat pemberian. Kesalahan persepsi seperti ini perlu dibetulkan, dengan memupuk dan mengembangkan sifat sidiq dan amanah.

 

4.       Banyak orang mendirikan LKM karena berharap akan mendapatkan fasilitas kredit murah dari pemerintah. Manakala kredit tersebut tidak berhasil didapatkan maka LKM tersebut bubar dengan sendirinya. Karenanya, LKM harus benar-benar diyakini dibentuk dan dikembangkan atas kekuatan masyarakat itu sendiri.

 

5.       Banyak “LKM” yang sebagian besar modalnya tidak bersumber dari anggotanya, tetapi dari pihak luar yang memberikan beban bunga kepada “LKM” yang kemudian menyalurkannya kepada anggota dengan bunga yang tinggi. Akibatnya, fasilitas kredit dari LKM menjadi tidak menarik dan memberatkan anggotanya.

 

Perubahan Sikap yang diperlukan untuk Membangun LKM

 

1.       Sikap mental meminta kepada sikap memberi. Perlunya penumbuhan budaya menabung di LKM dengan motiv untuk membantu anggota yang lain.

 

2.       Cara berfikir jangka pendek menjadi cara berfikir jangka panjang. Perlunya kesadaran bahwa LKM perlu waktu untuk berfungsi secara efektif, keberhasilannya tergantung kepada kesabaran, ketekunan dan dukungan penuh semua anggota, tidak berfikiran begitu LKM berdiri harus langsung melayani kebutuhan semua anggota.

 

3.       Cara berfikir tidak kritis menjadi cara berfikir kritis. Perlunya masukan dari semua anggota berupa usulan, saran dan pertimbangan dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan & pengelolaan LKM.

 

4.       Cara berfikir tidak rasional menjadi cara berfikir rasional. Perlunya perencanaan yang matang dan sistem kerja yang tepat guna.

 

5.       Cara berfikir feodal menjadi cara berfikir syura demokratis. Misalnya dalam rapat jangan hanya didominasi orang tertentu saja. Pemilihan pengurus bukan hanya karena tokoh masyarakat, tapi karena ‘pengetahuan’, ‘kemampuan’, dan ‘waktu’-nya.

 

6.       Cara berfikir berorientasi fisik material menjadi cara berfikir berorientasi pada pemberdayaan kelembagaan.

Perlunya Dewan Syariah & Konsultan Manajemen

 

Karena LKM Syari’ah berBadan Hukum Koperasi Syariah, idealnya dalam pengelolaan operasional LKM perlu dibentuk Dewan Syariah yang akan bertugas memantau, mengawasi dan mengarahkan kinerja LKM dari aspek syariah. Dalam hal ini pengurus dapat berkoordinasi dengan Majelis Tarjih atau ‘Ulama setempat. Sedang bilamana dirasa sudah perlu, pengurus juga dapat berkonsultansi dari aspek manajemennya dengan seorang konsultan dari kalangan akademisi perguruan tinggi ataupun praktisi perbankan.

 

“Succes Story”, Kisah Sukses LKM Syariah

Ada beberapa LKM BMT yang dapat dibuat contoh sukses (terutama dilihat dari kinerja keuangannya), seperti :

 

1.       BMT “Ben Taqwa” yang dikelola kawan-kawan Muhammadiyah Grobogan Purwodadi, berdiri akhir tahun 1996 dari modal 31 juta rupiah di akhir tahun 2001 kemarin BMT di lingkungan pertanian ini assetnya telah berkembang menjadi 10,1 milyar dengan tingkat kemacetan kreditnya di bawah 1% dan tingkat keuntungan lebih dari 0,5 milyar. Saat ini awal 2003 asset BMT tersebut sudah berkisar 15 Milyar.

 

2.       BMT “Maslahah Mursalah lil-Ummah” (MMU) yang dikelola saudara-saudara kita di Pesantren (NU) Sidogiri Pasuruan, berdiri tahun 1997 dengan modal awal 13 juta rupiah, Januari 2002 kemarin assetnya telah berkembang menjadi 5,9 milyar rupiah.

 

3.       BMT “Perdana Surya Utama” (PSU) yang berangkat dari Remaja Masjid Al-Amin Bareng Malang, berdiri tahun 1997 saat ini assetnya sudah di atas 3 milyar rupiah.

 

4.       BMT “Bina Ummat Sejahtera” di daerah pesisir pantai utara, Rembang Jawa Tengah bermula dengan modal hanya 2 juta, saat ini (10 Nopember 2002 kemarin ulang tahun ke 6 sekaligus peresmian gedung berlantai 3, sebagai lembaga keuangan termegah di kabupaten tersebut, saat ini assetnya sudah tercatat 7 Milyar)

 

5.       BMT “Baiturrahman” di kompleks masjid perusahaan Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Bontang yang dikelola oleh seorang perempuan Mbak Retno, bermula dari puluhan juta, saat ini telah berkembang lebih dari 9 milyar, dsb.

 

6.       LKM “KANINDO Syari’ah Jatim” di Malang sebagai satu-satunya LKM yang nmenangani Agro Niaga yang dikelola secara syari’ah dengan melayani 7 kecamatan yang tersebar dikabupaten Malang, yang sekarang mencapai asset lebih kurang dari 7,5 milyar dsb.

 

 

Jadi LKM bila dikelola dengan baik terbukti akan membuahkan kesuksesan.

Memanfaatkan Peluang Dana Program

 

Lembaga Keuangan Mikro saat ini menjadi trend dikembangkan dalam banyak program pemerintah (Program Pengembangan Kecamatan – PPK, Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan – P2KP, Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir – PEMP, Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat – P2KER, Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri – LEPMM, dsb) dengan berbagai istilah LKM; Unit Simpan Pinjam (USP), Unit Pengelola Keuangan (UPK), Koperasi Simpan Pinjam (KOSIPA), Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), Lembaga Ekonomi Produktif Mikro Mitra Mina (LEP-M3), Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), dsb. Dalam konsepnya dalam setiap program (baca: proyek) tersebut ada “revolving fund” yang setelah program selesai, masyarakat setempat selain berhak memiliki harus melanjutkan dan mengembangkannya sendiri.

 

Pengurus dan warga masyarakat tentunya dapat berperan aktif terlibat di dalam program-program tersebut, hanya ada hal yang perlu diwaspadai yakni menjaga diri untuk tidak terjebak dan larut ‘menjual moral’ dalam mekanisme/sistemnya yang rawan “KKN”. Justru keterlibatan itu diperlukan untuk ‘menjaga moral’ masyarakat dan untuk mengusulkan dan mempelopori konsep syariah sebagai sistem operasional dan pengembangannya, tanpa harus dengan ‘bendera’ nama BMT.

 


[1] Saat ini sedang dipersiapkan Rancangan Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro (RUU LKM) oleh Departemen Keuangan, Deputi Dalam Negeri, Departemen Koperasi & UKM, dan jika Rancangan tersebut diundangkan LKM akan merupakan Badan Hukum  sendiri.

Tentang https://baitulmaalassalam.wordpress.com

Baitul Maal AsSalam (BMA) | Lembaga ZAKAT | Zakat FITRAH | Zakat MAAL | Zakat PROFESI | Zakat Perdagangan | Zakat Pertanian | AMIL Zakat | Zakat perhiasan | INFAQ | Shodaqoh | WAKAF | Hibah | Sedekah | Shodaqoh Jariyah | Infaq ONLINE | Wakaf TUNAI | Wakaf Produktif |Corporate Social Responsibility (CSR)| Mitra Pengelola Zakat (MPZ) Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Dompet Dhuafa (DD)| Lembaga zakat, mengajak disiplin berinfaq, shodaqoh, zakat, minimal 2,5% dari setiap rizki. Untuk menyempurnakan taqwa..mewujudkan lembaga ZAKAT yang amanah dan profesional menuju kemandirian bangsa. hubungi pak MAKIN, 0852-3496-4872 / 0341-8106395 / 0341-8140141. KANTOR BMA / KANINDO SYARIAH JATIM, da.JL.RAYA SENGKALING 293 DAU MALANG JATIM. http://baitulmaalssalam.wordpress.com
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s